Kementerian Keuangan merupakan lembaga pemerintahan Indonesia yang dikepalai
oleh Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri yang menjabat sampai saat ini.
Menteri Negara ini dalam menjalankan tugas langsung bertanggung jawab kepada
Presiden sebagaimana yang tercantum dalam pasal perundang-undangan. Kemenkeu
diberi mandat dalam menjaga stabilitas keuangan supaya terus stabil utamanya
dalam menghadapi perdagangan global seperti saat ini serta mampu menciptakan
kondisi yang kondusif dalam penyediaan lapangan pekerjaan misalnya perencanaan
kebijakan fiskal sampai dengan pengadaan CPNS bagi putra dan putri
Indonesia. Kemenkeu juga mengatur dan mengeluarkan kebijakan
anggaran pendapatan belanja negara (APBN) baik untuk pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. "Formasi
kebutuhan PNS yang diajukan sekitar 4.000 an PNS. Kita tetap mengikuti formasi
yang disiapkan Menteri PAN RB," ujar Hadiyanto di Jakarta, seperti ditulis
Kamis (28/4/2016) Lebih jauh
katanya, jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan PNS di seluruh Direktorat Jenderal
atau Unit Eselon I Kemenkeu, termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan
Ditjen Bea Cukai yang masih kekurangan sumber daya manusia (SDM). "Lebih
dari 4.000 PNS ini buat Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan seluruh Unit Eselon
I. Tapi memang dari angka itu, porsi paling banyak untuk Ditjen Pajak dan Bea
Cukai sesuai dengan lingkup tugasnya yang sangat luas," jelas Hadiyanto.
Mantan Direktur Jenderal Kekayaan Kemenkeu itu menambahkan, alokasi PNS yang diperuntukkan bagi Ditjen Pajak dan Bea Cukai bisa mencapai separuh dari total usulan formasi 4.000 orang. Itu artinya sekitar 2.000 PNS nantinya akan didistribusikan bagi kedua Ditjen itu. "Kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu terutama di Ditjen Pajak dan Bea Cukai jelas lebih dari itu. Karena selain mengembangkan IT, kita tetap membutuhkan sumber daya manusia yang bisa langsung memantau dan meningkatkan penerimaan melalui account representatif," jelasnya.
Meski kebijakan moratorium penerimaan PNS masih berlaku, kecuali untuk profesi tertentu, namun tidak menyurutkan kerja Kemenkeu sebagai bendahara negara. "Moratorium kan tidak menambah jumlah pegawai yang ada, tapi perekrutan lebih kepada untuk menggantikan yang pensiun. Walaupun jumlahnya tidak seperti tahun lalu, kinerja tidak berkurang, kita kerja keras untuk itu," tandas Hadiyanto. (Fik/Nrm). SUMBER Semoga informasi tentang Penerimaan Pegawai Kementrian Keuangan Republik Indonesia diatas, bermanfaat, persiapkan diri anda untuk menjadi yang terpilih...........
Mantan Direktur Jenderal Kekayaan Kemenkeu itu menambahkan, alokasi PNS yang diperuntukkan bagi Ditjen Pajak dan Bea Cukai bisa mencapai separuh dari total usulan formasi 4.000 orang. Itu artinya sekitar 2.000 PNS nantinya akan didistribusikan bagi kedua Ditjen itu. "Kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu terutama di Ditjen Pajak dan Bea Cukai jelas lebih dari itu. Karena selain mengembangkan IT, kita tetap membutuhkan sumber daya manusia yang bisa langsung memantau dan meningkatkan penerimaan melalui account representatif," jelasnya.
Meski kebijakan moratorium penerimaan PNS masih berlaku, kecuali untuk profesi tertentu, namun tidak menyurutkan kerja Kemenkeu sebagai bendahara negara. "Moratorium kan tidak menambah jumlah pegawai yang ada, tapi perekrutan lebih kepada untuk menggantikan yang pensiun. Walaupun jumlahnya tidak seperti tahun lalu, kinerja tidak berkurang, kita kerja keras untuk itu," tandas Hadiyanto. (Fik/Nrm). SUMBER Semoga informasi tentang Penerimaan Pegawai Kementrian Keuangan Republik Indonesia diatas, bermanfaat, persiapkan diri anda untuk menjadi yang terpilih...........